PILKADA DAN FENOMENA GOLPUT
(TELAAH KRITIS TERHADAP PILKADA
FLORES TIMUR)
Oleh :
Amin Tahir *)

Pemilihan Langsung
Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur yang direncanakan pada bulan Juni 2010
mendatang sangat diharapkan berjalan dengan sehat dan harmonis. Jika dicermati
pada kampanye-kampanye sebelumnya selalu diwarnai dengan konflik serta
kekerasan politik yang melibatkan banyak pihak, namun mudah dilihat, tingkat
eskalasinya telah menurun secara signifikan ketika PILKADA kali ini.
Kekerasan
politik, seperti perusakan atribut partai, bentrok massa kampanye, aksi
kekerasan di belakang layar televisi, adalah contoh yang paling mudah diamati.
Menurunnya tingkat kekerasan politik, di satu sisi, dapat dimengerti sebagai
meningkatnya kearifan serta rasionalitas berpolitik bangsa kita. Ini jelas
perlu disambut baik. Namun, di sisi lain, kita tentu saja khawatir jika
masyarakat ternyata mulai apatis dengan situasi politik yang berkembang. Salah
satu bukti yang paling mudah dicermati, selain menurunnya tingkat kekerasan
politik, yakni menurunnya massa kampanye hampir semua partai.
Dengan melihat apatisme masyarakat
terhadap Pemilihan Langsung Kepala Daerah (PILKADA) Bupati Flores Timur kali
ini, kita tentu saja tidak bisa menilai penurunan kekerasan politik sebagai bukti
meningkatnya kedewasaan politik bangsa kita. Justru belakangan ini dapat dilihat, kekerasan dan
ketidakdewasaan berpolitik hadir dalam bentuk berbeda, beragam dan semakin
unik. Buktinya, hampir tidak bisa ditemukan kampanye yang murni tidak
membangkitkan emosi massa pendukungnya. Dalam setiap kampanye, upaya
menghipnotis massa adalah jalan yang agaknya harus ditempuh. Karena hanya
dengan cara itu, massa akan lebih mudah tergerak untuk memilih seorang figur
calon Kepala Daerah.
Banyak hal yang dapat dipelajari dibalik
serangkaian fenomena itu. Pertama, masyarakat akar rumput, yang menjadi
lahan empuk untuk menggaet massa, berkarakter emosional dan mudah terprovokasi
oleh isu-isu politik yang berkembang. Di saat bangsa ini bercita-cita
menegakkan tonggak demokrasi, hal ini jelas menjadi batu sandungan yang amat
mengkhawatirkan. Demokrasi meniscayakan lahirnya kekuatan civil society yang
ditandai dengan partisipasi dominan dari masyarakat sipil secara keseluruhan.
Namun, apa jadinya jika sebagian besar masyarakat kita masih menggunakan cara
pandang yang emosional, irasional dan tidak didasarkan pada kerangka berfikir
yang matang dan rasional. Mematangkan rasionalitas politik masyarakat awam
adalah tugas yang harus segera dituntaskan jika pemilu, juga kampanye, ingin
berjalan secara sehat, rasional, demokratis, serta memberikan hasil PILKADA
yang berwibawa dan dapat dipercaya. Walaupun masih perlu diuji hasilnya, voter
education jelas merupakan cara memintarkan pemilih yang penting dilakukan.
Kedua, janji elite politik yang tidak rasional dan mudah
terprovokasi. Tidak jarang, kekerasan di tingkat bawah justru dijadikan
instrumen politik sehingga meluapnya emosi massa tidak lepas dari skenario
pihak tertentu, yang tidak lain bertujuan agar ambisi politiknya terwujudkan
dengan cara-cara yang tidak bertanggung jawab. Dengan melihat realitas semacam
ini, elite politik tidak justru berperan mengajak massa agar dapat berfikir
secara lebih sehat dan rasional. Mereka lebih memanfaatkan emosi massa itu
secara instan agar dapat mendulang suara yang banyak dalam waktu relatif
singkat. Ini artinya, sekalipun voter education serta upaya-upaya lain
untuk menyadarkan pemilih marak dilakukan di mana-mana, namun jika itikad baik
dari para elite tidak lahir, maka massa kampanye akan senantiasa terlelap dalam
ciri emosionalnya itu, bahkan menjadi lebih memprihatinkan.
Ketiga, apatisme masyarakat terhadap situasi politik dibuktikan
dengan kejenuhan mereka mendengar janji-janji palsu, Di pihak yang berbeda, ada
yang memanfaatkan apatisme masyarakat itu, dengan tidak lagi mengumbar
janji-janji dalam mempengaruhi massa. Sayangnya, cara mereka lebih tidak
mendidik lagi, misalnya dengan menghadirkan iming-iming sayembara berhadiah,
atraksi massa, pesta dangdut, bagi-bagi insentif kampanye, dan beragam model
lainnya. Hal itu sebenarnya tidak sepenuhnya negatif, namun jika hanya
diniatkan untuk mengeruk massa, maka pendidikan politik (political education)
menjadi sulit untuk didapatkan oleh rakyat.
Melihat realitas politik yang membingungkan itu, dapat ditangkap dua sisi
mata uang yang saling merajut benang ketidakdewasaan politik bangsa kita. Di satu
sisi, masyarakat masih tidak rasional dan mudah terprovokasi. Di sisi lain,
elite politik mabuk kekuasaan sehingga memanfaatkan karakter masyarakat itu
untuk memprovokasi massa. Dua pihak itu sama-sama terlena dengan aktivitasnya
masing-masing. Rakyat apatis terhadap politik, sedangkan para elite gemar
mempolitisasi.
Dari sinilah, peran pers, lembaga swadaya masayarakat (LSM), intelektual,
akademisi, dan elemen-elemen lainnya yang bebas dari kepentingan politik jangka
pendek, perlu lebih berpikir kritis dan bertindak progresif dalam membenahi
persoalan itu. Menggerakkan genderang perlawanan terhadap politisi busuk,
menyadarkan masyarakat agar lebih cerdas dalam menghadapi Pilkada, mengusung
gerakan moral serta membangun opini publik yang memihak perbaikan kondisi
bangsa, adalah tugas berat yang harus senantiasa diupayakan. Melalui cara-cara
semacam itulah, kita bisa benar-benar berharap agar kampanye politik dapat
berjalan secara sehat dan rasional, dan pada gilirannya pemilu dapat memberikan
hasil yang dicita-citakan bangsa ini.
Kecenderungan masyarakat Flores
Timur pada PILKADA mendatang, masyarakat mulai menyadari betapa penting
menentukan seorang figur publik (Bupati) Flores Timur lima tahun mendatang,
wujud partisipasi aktif dari masyarakat dalam PILKADA inilah sangat menentukan
wajah Flores Timur kedepan, jika dibandingkan PILKADA di Jawa Tengah tingkat
golongan putihlah (Golput) yang memenangkan
PILKADA beberapa waktu yang seperti yang dilangsirkan oleh Harian KURSOR edisi
senin 23 juni 2008 melalui Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dimana Golput pada
PILKADA mencapai 45,25 % dari total suara yang masuk, hal ini menunjukan bahwa
masyarakat di Jawa Tengah dapat
dijadikan salah satu indikator bahwa sebagian mayarakat di Jawa Tengah
tidak mulai mempercayai seorang figur publik yang bisa mengatasi segala
persoalan yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Bisa diduga masyarakat Flores
Timur mempunyai kecenderungan yang sama pada PILKADA Flores Timur nantinya,
karena tidak percaya akan janji-janji manis saat kampanye, namun ketika duduk
dikursi empuk lupa akan segala bahkan kebijakan sangat merugikan masyarakat.
Semoga PILKADA Flores Timur dapat menghasilkan
pemimpin yang arif dan bijaksana yang dapat mengayomi masyarakat Flores Timur
pada Umumnya.
*) Penulis adalah
Warga Flores Timur yang tinggal di Kupang
*) Staf Ngajar SMA Negeri 5 Kupang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar